Terinspirasi dari tulisan kanda Zainuddin, tentang "Asal Usul Masyarakat Bima" beberapa waktu yang lalu. Walaupun tulisan tersebut merupakan kutipan dari www.sumbawanews.com. Tapi hal itu tidak mengurangi niat baik kanda dalam memberikan informasi kepada khalayak ramai, putra-putri Dana Mbojo tentang Asal usul Masyarakat Bima itu sendiri. Untuk beberapa title tulisan berikut adalah merupakan kajian sejarah ke- Dana Mbojo- an. Tulisan berikut adalah
coretan-coretan oleh-oleh dari Bima pada bulan Januari lalu. Yang intinya adalah keluh kesah ketika melihat tapak sejarah yang mulai ditinggalkan oleh generasi.

Bangunan tua itu masih tegap berdiri dengan anggun. Meski beberapa bagiannya sudah nampak lapuk dan tak terawat. Beberapa bagian yang melengkapi bangunan induk Asi Kalende yang berada dibagian timur dan selatan, pun konon telah lapuk dan dirubuhkan. Asi Kalende adalah Istana Ruma Bicara atau Perdana Menteri kesultanan Bima. Istana ini tidak jauh dengan pusat kota. Ataupun dengan Istana Kesultanan (ASI) itu sendiri. Hanya berjarak lebih kurang satu kilo meter. Tak jauh dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

Masyarakat Bima yang sekarang kita kenal merupakan perpaduan dari berbagai suku, etnis dan budaya yang hampir menyebar di seluruh pelosok tanah air. Akan tetapi pembentukan masyarakat Bima yang lebih dominan adalah berasal dari imigrasi yang dilakukan oleh etnis di sekitar Bima. Karena beragamnya etnis dan budaya yang masuk di Bima, maka tak heran agama pun cukup beragam meskipun 90% lebih masyarakat Bima sekarang beragama Islam. Untuk itu, dalam pembahasan berikut akan kita lihat bagaimana keragaman masyarakat Bima tersebut, baik dilihat dari imigrasi secara etnis/budaya maupun secara agama/kepercayaan.

Oleh : Rangga 

 

PANGGUNG politik sedang digelar, para politisi menjadi pelakon utama. Seputar waktu penyelenggaraan Pilkada Kota Bima dan Pilgub NTB, rakyat berperan penting. Selebihnya, dikotomi digariskan tegas antara kalangan elite dan massa rakyat alias antara sang pemain dan si penonton. Perbedaan dikotomis ini menunjukkan, kalangan elite berperan aktif untuk mempertahankan, bahkan memperbesar sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Kesenjangan terjadi ketika kalangan elite begitu mudah terlupa memerhatikan massa atau konstituen yang meminjamkan mandat melalui pemilu. ebagai konsekuensi atas peminjaman mandat itu, rakyat berhak memperoleh laporan akuntabilitas secara periodik. Pemain akan "terbebas" dari penonton jika kontrol rakyat sebagai pemilik kedaulatan hilang. Akibatnya, akuntabilitas sistem politik merosot tak terhindarkan.

 

Seorang teman mengundang saya dalam sebuah diskusi, pada saat itu teman penulis menjadi panelis dalam diskusi Harian Fajar Makassar. Dia menekankan bahwa, “…Demokrasi adalah proses untuk memastikan korespondensi antara substansi yang dipikirkan dan ditentukan oleh pembuat kebijakan dengan persepsi dan kehendak masyarakat…”
Berkait dengan upaya mempertemukan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat itu, dituntut kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan desain program. Ketidakjelasan kaitan antara ide atau program yang dirumuskan dan siapa yang akan mengusung program itu terlontar dalam diskusi tersebut.