Oleh : Rangga*

Berbicara pendidikan, mungkin kita semua pernah merasakan prosesnya sejak kita TK/SD, SLTP, SMU hingga ke Perguruan Tinggi. Mari sama-sama berintropeksi tentang apa yang kita dapat dari pendidikan itu, dari sebuah kurikulum yang diajarkan hingga pada kompetensi pembelajaran yang dibawa oleh Guru/Dosen. Kebiasaan kita dalam memahami kata `sekolah' adalah tempat dimana kita ditempa dan didik menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, Negara, dan agama. Kata `Sekolah' pertama kali dibudayakan oleh Plato yang berasal dari kata scholae yaitu belajar dibawah pohon atau ditaman sambil berdiskusi / branstorming / tukar pikiran. Paulo Priere berkata bahwa sekolah adalah me-manusia-kan manusia.

 

Terkadang kita terkecoh dengan kata sekolah dan apa yang di didik dalam sekolah, "… Sekolah adalah kapitalisme yang licik, sebab guru yang seharusnya jadi Fasilitator dan murid jadi obyek pendidikan menjadi sebaliknya, sekolah yang merupakan lembaga yang bertugas mendidik manusia menjadi lembaga profit yang memperjual belikan buku-buku dan modul-modul tertentu yang bukan substansi dari bagaimana menjadikan manusia sebagai generasi cerdas dan pintar…" (Paulo Priere; Kapitalisme yang licik). Bagaimana menjadikan Negara ini cerdas dan pintar jika pada awalnya di didik dengan pendidikan dan keteladanan yang salah kaprah dari para pendidik. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sekarang siap diganti dengan BHP (Badan Hukum Pendidikan), lagi-lagi aturan baru yang selalu saja mengalami perdebatan panjang seputar persoalan system dan metode. Hal ini tidak mungkin terjadi jika persoalan Sisdiknas dijadikan ajang aktualisasi diri dan selalu ditumpangi kepentingan politik.

Jika kepentingan politik sudah menjadikan pendidikan sebagai tempat yang `basah' dalam mendoktrin kerancuan berpikir masyarakat, maka, konsekuensi logis dari hal ini adalah sebuah pendidikan yang rapuh dan pragmatis. Masa inisiasi siswa baru atau Masa pengenalan Kampus, bukannya diajarkan tentang konsep diskusi dan suasana pendidikan yang kondusif malah diarahkan dalam doktrin instanisasi. Pendidikan hari ini bukan meluruskan manusia yang menjadi calon generasi penerus bangsa malah diarahkan untuk menjadi kontestan dalam kompetisi prestise bukan prestasi. Hal inilah yang membuat bangsa kita remuk dibawah pemimpin yang salah didik karena kesalahan pendidikan. Pendidikan yang baik mencerminkan Negara yang besar, dan pendidikan yang buruk mencerminkan Negara yang bobrok. Mungkin kita perlu menyepakati hal ini, sebab kebobrokan hari ini bukan karena persoalan moral dan watak anak bangsa tapi karena pendidikan yang dijadikan pedoman dalam menyikapi persoalan.

Beberapa minggu ini penulis di risaukan dengan fenomena pendidikan kita (Pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi) yang mengalami carut marut. Dari Fenomena UBS (Universitas Bima Sakti) yang me-wisudah-kan lebih dari 300 sarjana yang tidak jelas perkuliahannya. Pengangkatan Plt (pelaksana tugas) 62 Kepala Sekolah (kepsek) diwilayah kab Bima, hingga hari ini yang bernuansa politis. Penyimpangan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dibeberapa sekolah yang sarat dengan kegiatan "sunat menyunat". Perseteruan politis antara legislatif dan eksekutif terkait status STAIS (Sekolah Tinggi agama Islam Sultan Abdul Kahir). Dari 14 Sekolah di Indonesia yang diputuskan untuk melakukan UN (Ujian Nasional) ulang termasuk 2 diantaranya adalah di kab Bima. Fenomena kehadiran UHABI (Universitas Harapan Bima) yang membuka program S2 dan S3 di Bima. Serta merta dengan munculnya berbagai Perguruan Tinggi (PT) yang bak 'jamur' di ranah pendidikan Bima.

Wawasan widyatamandala secara tegas menggariskan agar sekolah maupun Perguruan Tinggi sebagai lembaga formal pendidikan dapat mewujudkan fungsinya, perlu di lindungi dan diamankan dari segala pengaruh negatif. Seperti mekanisme pasar-memasar. Dalam rumusan Dharmaningtias, kebiasaan menjadikan ranah pendidikan sebagai ladang mencari keuntungan bagi kelompok-kelompok ber-modal, penerbit buku pelajaran, alat tulis, kain seragam, biro wisata, pada akhirnya hanya membebani masyarakat dengan berbagai pungutan. Selama dua dasawarsa, 80-90an akhir, semakin kuat kecendrungan untuk menjadikan pendidikan sebagai pangsa pasar atau ladang bisnis yang sangat subur, karena dalam hitungan ekonomi yang rasional jumlah siswa TK-SMU rata-rata pertahun mencapai diatas 37 juta siswa dan hampir lebih dari belasan juta melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, sehingga ratusan ribu Sarjana dicetak tiap tahun adalah lahan yang subur dan yang dapat diperebutkan.

Akhirnya, jangan dikira bahwa yang menjadikan pendidikan sebagai pasar adalah kelompok-kelompok swasta saja. Birokrat pun turut membisniskan pendidikan. Demi menghabiskan dana/anggaran yang turun lantas mengadakan berbagai kegiatan untuk sekolah-sekolah seperti ceramah, penelitian, atau lomba olah raga ini-itu (selalu dalam bentuk seremonial belaka) dengan memobilisasi siswa untuk menghabiskan anggaran. Jika pendidikan sudah menjadi pasar, maka pendidikan tidak lagi menfungsikan diri sebagai lembaga pendidik. Praktis bahwa misi yang berlangsung didalamnya semata-marta disemangati mekanisme pasar. Siswa/mahasiswa atau wali diposisikan sebagai konsumen yang dipaksa secara sepihak membeli segala macam perlengkapan yang (tampaknya) berkait dengan sekolah. Dan guru beserta pimpinan sekolah tidak lebih sekedar sebagai pialang alias makelar pendidikan.
Sheldon Shaeffer, pakar Unicef secara tajam menyebutkan bahwa Guru maupun Dosen bukanlah "keranjang sampah" yang dapat dijejali beragam muatan ilmu yang kemudian dimuntahkan kepada para muridnya. Analogi demikian sejalan juga dengan anggapan bahwa murid bukanlah sekedar "botol" yang dapat di isi dan dijejali pengetahuan apapun sampai Mbludak. Proses mendidik bukanlah proses mengisi botol kosong atau mencetak orang. Meskipun rumusan tersebut dipahami oleh komponen-komponen pendidikan, praktisi pendidikan dilapangan masih saja memposisikan murid sebagai obyek dari program aturan instruksi dan mekanisme per-sekolah-an. Model relasi pendidikan antar guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa yang dijalani pastilah relasi subyek-obyek, bukan subyek-subyek.
Menyertai pemberitaan Media cetak lokal akhir-akhir ini terkait kehadiran beberapa Perguruan Tinggi yang belum jelas status Operasional dan administratif-nya. Terkait ego lembaga legislatif maupun eksekutif kab Bima yang sama-sama tidak mau mengalah atas masalah STAIS, terkesan diekspos secara politis. Lebih-lebih fenomena spanduk yang `berbau' Pornografi salah satu PTS di Bima beberapa waktu yang lalu. Belum lagi realitas output yang dilahirkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Semua ini menambah rumit sekaligus mencederai dunia pendidikan kita di Bima.

Inilah realitas dan sebuah gambaran rill tentang `tragedi pendidikan' kita. Konteks mencerdaskan bangsa dialih menjadi pembiasaan anak bangsa dengan instanisasi budaya. Tak heran jika yang "tercetak" adalah generasi Bima yang mengedepankan prestise bukan prestasi. Karena minder akan apa adanya, sebab kita nggak diajarkan bagaimana menjadi teladan yang bisa diteladani. Guru maupun dosen sebagai pendidik selalu menjadikan masa lalu sebagai hal yang perlu diteladani tapi bukan menjadikan sebagai pengalaman untuk dipetik hikmahnya. Semoga para calon guru yang "tercetak" di STKIP maupun di FKIP dapat merenungi dan mengevaluasi system pendidikan hari ini sebagai referensi untuk dijadikan tolak ukur masa depan. Me-revolusi system pendidikan atau bangga hidup di tengah Negara yang bobrok akibat buruknya pendidikan yang dipersembahkan kepada anak-anak bangsa. Tunggulah saatnya, ketika anak cucu kita berontak akibat ulah kita yang membiarkan kebobrokan dan keburukkan memawabah, baru mungkin hati kita tergugah, bukankah sudah terlambat ?

Mari sama-sama membangun pendidikan yang kondusif, tidak mendikotomikan antara sekolah elit dan sekolah rakyat, sekolah kabupaten dan sekolah Kota. karena akan meng-asumsi pola pikir bahwa sekolah adalah permainan orang-orang elite sehingga sekolah adalah bentuk neo-kapitalis.(Orang Miskin Dilarang Bersekolah ; Eko Prasetyo). Sekolah bukan pasar yang memperjual-belikan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu sendiri adalah amanah yang harus disampaikan. 40-20 tahun silam Indonesia kedatangan pelajar-pelajar dari luar negeri untuk menimbang ilmu di negeri Kita. Hari ini, pelajar Indonesia banyak yang cari pendidikan diluar negeri, ada apa? Saya pikir ini bukan kunjungan balasan para pelajar luar negeri yang lalu. Sebab ada sesuatu yang sedang terjadi dalam tubuh pendidikan kita. Jika seandainya, kita sebagai generasi bangsa harus terus terpaku pada pendidikan formil yang tidak formal seperti hari ini. Dimana, masih banyak pelajar yang dijadikan lahan basah untuk menguras keuntungan, para pelajar dijadikan uji coba produk-produk yang sangat konsumtif sifatnya Masih ingat kejadian runtuhnya beberapa atap sekolah diberbagai daerah di Indonesia karena tidak diperhatikan dan pelajar kita yang sedang memamah ilmu menjadi korban? Masih ingat anarkisme dan radikalisme para mahasiswa yang menyampaikan pendapat dimuka umum? Lantas dunia pendidikan apa lagi yang harus dikorbankan untuk dijadikan contoh rusaknya moral pendidikan bangsa kita? Siapa yang mau bertanggungjawab...?
.

*Penulis adalah Koordinator Komunitas Kafe Baca `BABUJU',
aktif pada Kelompok FOSIS (Forum Studi Isu-Isu Strategis) Dana Mbojo

(Dimuat Di Bima Ekspres Tanggal 11-12 Juni 2009)

 
T91         IUG      
  A    J    4 J   8SR
8OX   CXX   5YQ      
A      8      T   2DU
TFN         XON