CIKAL BAKAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) BIMA
"HARAPAN DITENGAH KEPENTINGAN"
Oleh ; Rangga*

Dalam era desentralisasi saat ini ada fenomena baru di pemerintah daerah (Pemda) terutama di daerah kabupaten/kota untuk mendirikan Perguruan Tinggi (PT). Tentu saja niat dan semangat itu tidak salah dilihat dari kerangka kewenangan Pemda, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999. Sesuai amanat Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (2), Pemda memiliki kewenangan penuh mengurus, mengatur, dan membangun pendidikan di daerah masing-masing. Karena itu, pasal-pasal tersebut memberi otoritas legal bagi Pemda untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi. Sampai saat ini Perguruan Tinggi tidak hanya menjadi wacana atau isu nasional saja, apakah jenjang pendidikan itu harus dikelola pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.

Meski secara legal pemerintah daerah berwenang mengelola Perguruan Tinggi, tampaknya sampai saat ini tak satu pun Pemda melakukan claim untuk mengambil sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah ada di daerahnya untuk dikelola secara otonom. Ini terjadi karena kebetulan ada common goal and understanding yang secara sadar dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai bagaimana cara memandang fungsi dan peran sebuah Perguruan Tinggi.

 

 

Blessing yang terjadi saat ini antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengondisikan-mungkin untuk sementara-jangka pendek, tidak adanya pertikaian dan saling berebut dalam mengelola Perguruan Tinggi Negeri yang ada di suatu wilayah teritorial pemerintah daerah, sebagaimana sering terjadi "sengketa" dalam mengelola sumber alam yang belum jelas kepemilikannya. Tampaknya terjadi pemahaman yang sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetap dikelola pemerintah pusat.

Common goal itu terjadi karena kenyataan, PTN masih bisa dijadikan alat pemersatu bangsa, sehingga PTN ke depan masih harus tetap dikelola pemerintah pusat agar bahaya terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah dengan keberadaan Perguruan Tinggi yang memiliki sosok nasional, dilihat dari banyak aspek yang membentuknya, seperti bahasa pengantar, asal dan etnis dosen dan mahasiswa, kurikulum, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Persoalannya kini, bagaimana bila Pemda bersemangat kuat untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi dengan berbagai argumentasinya? Dari segi kewenangan, tidak ada yang keliru dengan semangat itu. Meski demikian, yang perlu diingat ialah persoalan kualitas dan akuntabilitas. Mendirikan perguruan tinggi tidaklah mudah jika kualitas dan akuntabilitas minim karena masih harus perlu dan harus ditegakkan terlebih dahulu.

Dua karakteristik penting Perguruan Tinggi itu tidak dapat ditegakkan dengan cara karbitan tetapi harus berproses dengan melibatkan berbagai komponen secara sinergis, karena keduanya tidak saja menyangkut persoalan bangunan fisik dan hardware tetapi juga melibatkan aspek-aspek budaya akademik, software, dan brainware. Untuk dapat menegakkan kualitas dan akuntabilitas diperlukan banyak sekali persyaratan, seperti adanya budaya akademik yang baik di tengah civitas akademika, perlu ada dukungan finansial memadai, perlu ada dosen yang cukup dan berkualitas, dan perlu ada peran serta masyarakat yang positif.

Di Bima, tingginya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi pada bangku Perguruan Tinggi menjadi barometer tersendiri untuk segera membangun Perguruan Tinggi yang diharapkan. Selain itu capitalfly atas animo masyarakat dalam rangka meng-kuliah-kan anaknya keluar daerah mempengaruhi perputaran modal yang ada di Bima. Sebut saja mahasiswa Bima yang kuliah di Jogjakarta berjumlah 2.000 orang. Biaya hidup rata-rata yang harus dikirim oleh orang tuanya yang berada di Bima sebesar Rp 750.000/bulan. Sehingga dari hal tersebut terjadi capitalfly daerah Bima sebesar 2.000 x 750.000 yaitu Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) perbulan. Hitungan ini baru pada kalangan mahasiswa Bima-jogjakarta. Jika harus dihitung pula dengan Mahasiswa Bima-jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Mataram, Makassar. Maka, capitalfly Bima bisa mencapai Rp 10 Miliar/Bulan dan atau Rp 120 Miliar/tahun. Sebesar itulah dana segar yang seharusnya berputar ditengah roda perekonomian Bima menguap keluar daerah.

Perguruan Tinggi harus segera dibangun di Bima mengingat animo masyarakat serta dari sudut letak wilayah yang strategis. Terlepas itu adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ataupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sehingga membuka ruang bagi generasi Bima untuk lebih maju, lebih berkualitas dan lebih kompeten dalam kompetisi lapangan kerja serta peluang usaha yang cukup menjanjikan diwilayah timur Indonesia.

Mari kita tengok masyarakat Manggarai (NTT) yang mulai termotivasi untuk maju dan meraih pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini nampak dari membludaknya penumpang KM Tilongkabila yang naik dari pelabuhan Labuanbajo menuju Makassar pada tiap tahun ajaran baru. Mereka rata-rata berangkat ber-rombongan untuk mendaftarkan diri pada sekolah-sekolah tinggi maupun perguruan tinggi yang ada di Makassar. Kenyataan ini tidak begitu saja terjadi jika bukan karena kebutuhan tenaga profesional serta berpendidikan tinggi dalam rangka mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh daerah setempat. Sesuai dengan tuntutan semangat otonomi daerah yang memprioritaskan putra-putri daerah dalam membangun daerahnya.

Jika seandainya di Bima memiliki Perguruan Tinggi dengan berbagai fakultas dan disiplin ilmu sesuai yang dibutuhkan maka, Bima membuka peluang untuk menarik minat para "musafir ilmu" untuk datang ke Bima dan mengecam pendidikan tinggi di Bima. Secara ekonomi akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Bima pada khususnya. Dari kajian sosial pembangunan pun dapat mendorong terbangunnya wilayah-wilayah central education dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bima tentunya akan serta merta beradaptasi ke arah yang lebih baik. Dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan PAD Bima.

Harapan ini bukan berarti meremehkan atau menganggap tiada keberadaan kampus-kampus di Bima, namun ketika penerimaan mahasiswa baru selalu dijejali para pendaftar dan melebihi quota kursi yang tersedia. Terkadang setiap kali quota dipaksa lebih (menerima mahasiswa baru melebihi batas), selalu disertai dengan persoalan-persoalan yang timbul dikemudian hari. Sehingga mahasiswa tidak jarang menjadi korban, seperti lambannya perkuliahan perdana dimulai, tenaga pengajar tidak terkonsent akibat banyaknya peserta mata kuliah dan berbagai masalah administrasi lainnya.

Ditengah hiruk pikuk kontroversi dana Rp 2,5 Miliar yang akan dialokasikan untuk cikal bakal Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Bima hari ini. Ada baiknya lembaga legislative dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif untuk duduk bersama-sama untuk membicarakan masalah ini dengan bijak dan arif. Masyarakat Bima butuh kearifan dalam mewujudkan PTN yang direncanakan. Hearing (dengar pendapat) antara DPRD Kab Bima dan Pemerintah Kab Bima yang juga perlu melibatkan pihak akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta para pakar pendidikan sangat diperlukan hari ini. Menurut penulis, Masalah anggaran yang sudah diketuk DPRD Kab Bima sebesar Rp 2,5 M terkait alokasi untuk cikal bakal PTN tersebut bisa ditunda sementara waktu demi kebaikan bersama. Terkait mencuatnya STAIS sebagai cikal bakal PTN yang dimaksud sehingga menimbulkan kontroversi yang makin rumit atas pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pihak-pihak terkait akhir-akhir ini, menjadikan PTN yang diidamkan jauh dari harapan. Apa susahnya kita membagi tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing dalam rangka mewujudkan PTN yang dimaksud?

Dengan adanya masalah ini, Pengurus Yayasan STAIS harus segera membuka diri untuk bisa membuktikan diri sebagai yayasan pendidikan yang ber-Badan Hukum Pendidikan secara administratif dan secara operasional layak disebut sebagai pelaksana pendidikan tinggi. Pemerintah daerah sebagai mitra atas yayasan pendidikan tersebut harus segera menyusun Rancangan Induk Pengembangan (RIP), bila STAIS dipilih sebagai cikal bakal PTN. Antara lain Tim Perintis yang terdiri dari stakeholder pendidikan, melakukan study kelayakan, menjajaki kerjasama dengan PTN yang sudah ada sebagai pembina cikal bakal PTN yang dibangun hingga mandiri. DPRD Kab sebagai lembaga legislatif harus jeli dan bijak melihat program PTN ini sebagai suatu prioritas dalam rangka pencerdasan bangsa, maka lembaga legislatif harus segera bertindak dengan merekomendasikan Tim Konsultasi serta Tim ahli yang akan menilai kelayakan atas rencana tersebut sebagai bahan pengajuan permohonan pendirian PTN di Bima. Anggaran yang ada bisa diarahkan dalam rangka persiapan untuk itu. Singkatnya, jangan lantas terburu-buru. Yang penting, syarat-syarat pendirian harus benar-benar dipenuhi, agar mutu PTN nanti tetap terjaga.

Jika suatu Pemda baru memiliki lahan tanah,meski luas-misalnya 1.000 hektar-hendaknya semangat mendirikan perguruan tinggi di daerah itu perlu ditahan, dikaji, ditata, dan direnungkan kembali secara reflektif. Mendirikan perguruan tinggi tidak cukup hanya bermodal tanah luas. Persyaratan yang lebih penting ialah tersedianya dosen secara memadai dalam arti jumlah, kualitas, dan kewenangan, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Proses ini bisa memakan waktu 5 – 10 tahun lamanya. Mari kita belajar dari Universitas Kordoba di Sumbawa Barat. Perguruan Tinggi yang disiapkan menjadi Cikal bakal PTN. Sekalipun prasyarat dan syaratnya telah terpenuhi, namun sudah 5 tahun belum bisa terealisasi.

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur pada tahun 2001 yang lalu merintis pendirian sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di kota tersebut. Wali Kota Kediri HA Maschut dengan sigap membentuk sebuah tim perintis pendirian PTN. Tim itu beranggotakan sejumlah pejabat di bidang pendidikan Kota Kediri, dan pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (YPLP PT-PGRI) Kediri. Dalam tim perintis, Maschut bertindak sebagai penanggung jawab, bersama Ketua DPRD JV Antonius Rachman. Sedang Ketua YPLP PT-PGRI H Moeljadi menjadi penasihat tim. Sebagai Ketua tim, adalah Sekretaris Kota Kediri, Bambang Edianto. Sebagai langkah awal, Maschut mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Yahya Muhaimin. Surat bertanggal 9 Juli 2001 itu, berisi permohonan konsultasi tentang rencana pendirian PTN di Kediri, dengan Mendiknas. Dalam konsultasi itu dibahas pemenuhan syarat-syarat berdirinya sebuah PTN. (Kompas, 24 juli 2001).

Jika Pemda kab Bima mendirikan perguruan tinggi dalam keadaan belum tersedia dosen secara memadai, lebih baik Pemda menyiapkan berbagai hal terlebih dahulu, termasuk menyekolahkan SDM yang akan menanganinya, atau mengiklankan untuk menarik SDM dari daerah-daerah lain agar datang dan mau ikut memperkuat pendirian perguruan tinggi yang diidamkan.

Untuk kurun waktu 5-10 tahun mendatang, Pemda kab Bima selain mewujudkan PTN yang diharapkan, sebaiknya lebih berkonsentrasi pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Memang pada jenjang ini masih banyak persoalan yang harus dibenahi, seperti peningkatan kualitas, pemerataan, perbaikan sarana-prasarana, dan pengadaan guru.

Hingga kini sebagian besar guru belum memiliki kualifikasi sebagaimana seharusnya. Mengelola pendidikan tinggi sungguh mahal. Kini pemerintah pusat membiayai mahasiswa PTN sekitar lebih Rp 5 juta-Rp 7,5 juta per mahasiswa per semester, meski angka itu juga masih amat rendah jika dibanding Malaysia yang unit cost tiap mahasiswa tiap semesternya dibiayai pemerintahnya sebesar sekitar Rp 20 juta.

Jika Pemda Kab Bima berkonsentrasi memperbaiki pendidikan dasar dan menengah, kebijakan yang demikian itu amat tepat guna mencegah lost generation yang diprediksikan bisa terjadi 10 tahun mendatang. Bila di daerah terjadi lost generation, daerah ini akan tertinggal. Dengan demikian, akan tidak mampu bersaing dalam lingkup nasional, regional, maupun global.

Oleh karena itu, sekali lagi, Pemda kab Bima hendaknya tidak terpancing untuk tergesa-gesa mendirikan perguruan tinggi hanya karena memiliki lahan yang luas. Sebaliknya, pemberdayaan pendidikan dasar dan menengah justru lebih memiliki akuntabilitas publik dilihat dari betapa bahayanya dan kritisnya kondisi pendidikan di jenjang itu, dilihat dari hak anak- anak kita untuk mendapatkan pendidikan minimal yang berkualitas bagi kehidupan masa depannya.

*Penulis adalah Komunitas Kafe Baca `BABUJU',
aktif pada Kelompok FOSIS (Forum Studi Isu-Isu Strategis) Dana Mbojo.

(Dimuat Di Bima Ekspres, 17 Juni 2009)

 
U67         HCC      
K      F    4 R   R5T
M74   X5C   N S      
I Q    C    7 7   324
ASO         SPT