Oleh : Muhammad Fahri*)
Mahasiswa Pasca Sarjana Unibraw Malang
dan Staf Pengajar SMKN 1 Bima.

Daerah Bima (Kabupaten dan Kota) terletak pada gugusan kepulauan sunda kecil yang sekarang kita sebut dengan Nusa Tenggara Barat. Merupakan bagian timur dari Pulau Sumbawa. Posisinya sangat penting dalam perspektif Nusantara. Tak heran jika Bima dalam sejarahnya menjadi bagian daerah pelabuhan penting dalam merangkai keutuhan wilayah Nusantara. Bangsa penjajah sebangsa kolonial Belanda menjadikan Bima sebagai daerah transit menuju belahan timur Indonesia baik itu dalam kepentingan penjajahannya maupun dalam regulasi perdagangannya. Letak Bima yang sangat strategis ini tidak lain adalah pemberdayaan potensi wilayah yang terkait dengan kelautan. Akibatnya, Bima menjadi daerah yang dikenal dunia luar. Berangkat dari sini, pembangunan Bima sejak dulu telah dirintis dari sektor wilayah laut sebagai titik awal perkembangannya.

Masyarakat pesisir sebagai bagian terbesar dari komposisi penduduk Bima, menjadi objek sekaligus subjek pelaku pembangunan kedepan. Orientasi pembangunan diwilayah pesisir semestinya tidak hanya menjadi pemanis rencana pembangunan daerah. Melainkan harus menjadi fokus utama arah strategi pembangunan kedepan. Dengan demikian, sesungguhnya kita telah bersentuhan nyata dengan mayoritas masyarakat Bima itu sendiri.

1. Pola hidup konsumerisme yang mengemuka lebih kuat atas pendapatan yang diperoleh. Kehadiran lembaga keuangan yang ada masih didominasi oleh lembaga keuangan yang berperan dalam bidang perkreditan/permodalan. Disisi lain belum ada program perbankan yang ada secara sungguh untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan reward (balas jasa) yang memadai. Buktinya, semua program gerakan menabung hanya menyediakan jasa yang sangat timpang dibandingkan dengan jasa kreditnya. Bunga pinjaman jauh diatas bunga simpanan. Padahal, dana hasil dari simpanan masyarakat juga bisa digunakan untuk dipinjamkan dengan jasa yang lebih tinggi. Disini ada ketidakadilan yang nyata sehingga memicu masyarakat untuk tidak memiliki minat menabung secara sadar. Masyarakat pesisir semestinya memiliki lembaga yang juga konsen dengan gerakan menabung. Sehingga budaya menabung muncul dan menekan sifat konsumerisme yang semakin parah.
2. Pendidikan dan pelatihan adalah cara efektif untuk merubah cara pandang dan pola pikir masyarakat terhadap persoalan yang muncul disekitarnya. Teknologi inovasi bisa diserap oleh masyarakat untuk memperbaiki metode tradisional yang tidak efektif dan efisien yang dianut selama ini. Pengenalan metode-metode inovatif menjadi jawaban tepat untuk menyiasati perkembangan teknologi yang pesat. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat terhadap pasar. Teknologi penangkapan yang tepat guna secepatnya dikenalkan. Teknologi untuk meningkatkan nilai tambah (added value) terhadap produksi ikan mesti dilakukan. Ikan dijual setelah mendapat sentuhan penanganan dan pengolahan sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan nelayan menjadi lebih baik.
3. Memperkenalkan mata pencaharian alternatif (alternative livehood) juga menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir. Dengan lahan hidup yang sangat tergantung pada alam, ada saat yang tidak produktif (musim paceklik) bagi para nelayan untuk tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mata pencaharian alternatif itu masyarakat nelayan dapat mengatur napas atas desakan kebutuhannya. Budidaya laut (ikan, rumput laut, teripang, mutiara, dll) menjadi alternatif tepat bagi nelayan yang sudah akrab dengan suasana laut itu sendiri.
4. Sudah saatnya memaksimalkan peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada untuk mendukung keuntungan maksimal berada dipihak nelayan. Harga ditentukan oleh pasar bukan oleh para pemberi modal (pemberi pinjaman). Peran pemerintah sebagai regulator kebijakan disini sangat berperan. Dengan ini pula dapat menekan praktek sistem ijon dan rentenir yang mencekik leher masyarakat pesisir. Praktek Ijon dan rentenir akhir-akhir ini kian marak dan terang-terangan, khususnya dikalangan masyarakat pesisir. Selain itu, Pemerintah daerah mendapat konstribusi PAD yang jelas dan kontinyu dari restribusi resmi dari aktifitas pelelangan ikan tersebut.
5. Penataan daerah pesisir perlu dilakukan sehingga image bahwa pesisir yang kumuh, kotor dan sumber penyakit bisa  dibantah. Derajat kesehatan merupakan salah satu indikasi tingkat taraf hidup yang meningkat.
6. Reboisasi hutan bakau (mangrove) sebaiknya menjadi agenda penting dalam menciptakan pemulihan kualitas lingkungan perairan didaerah. Hutan bakau memegang peran signifikan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir khususnya dimana kualitas air laut bisa dipertahankan, abrasi pantai bisa dicegah, kualitas udara lebih nyaman, intrusi air laut ke wilayah daratan dapat diminimalisir sehingga kualitas air tanah tidak mengalami perubahan komposisi yang membahayakan, juga hutan bakau berperan penting dalam ketersediaan populasi ikan karena berfungsi sebagai lahan asuhan (nusery ground), berlindung dan mencari makanan bagi berbagai jenis biota perairan ekonomis penting. Luasan hutan bakau pesisir Bima sangat memilukan. Terus mengalami penurun dan yang tersisapun masih belum bebas dari tangan jahil. Wilayah pesisir pantai Bima juga telah mengalami degradasi jumlah terumbu karang yang membutuhkan rehabilitasi secara serius.

 
O           U        
5 T    O    S 3   X9F
UWG   R33   1RF      
  2    I      3   CCP
  G           O