Suku Mbojo? Itu Keliru dan Menyesatkan

Oleh: Muslimin Hamzah  *)
(Penulis Buku “GAJAH MAJA: PIMPIN EKSPEDISI PADOMPO, PROKLAMASIKAN BIMA”)

Lagi-lagi saya harus ngomong saklek. Penamaan Suku Mbojo itu mengada-ada, keliru dan menyesatkan orang Bima. Saya pikir ini ulah segelintir oknum bangsawan Mbojo/Mbojo Nae/Rasanae yang terobsesi oleh kebesaran masa lalu mereka. Padahal, menilik sejarahnya, sejumlah bangsawan Mbojo Nae dulu bertindak sebagai second man alias Londo ireng, Belanda Hitam.

Muslimin Hamzah. (ist/lakeynews.com)

Mereka menganggap dirinya bayangan kolonial Belanda di Tanah Bima. Makanya ketika Jenateke Muhammad Salahuddin menerima pengahargaan Officer de Orde van Orange dari Ratu Wilhelmina atas jasa-jasa Sang Jenateke menyukseskan operasi militer Belanda di Pulau Sumbawa, orang Mbojo Nae senang bukan alang-kepalang. Sementara orang/dou Kae seperti Ngali serta orang/dou Bolo serta dou Donggo menangis dalam nestapa.


Bagi mereka itu tidak adil. Operasi militer itu telah membuat mereka terpuruk hingga jatuh miskin karena terjebak rentenir. Mereka meratapinya karena kebijakan pajak kolonial yang mencekik leher ditoleransi oleh elit-elit priyayi Kerajaan Bima seperti Sultan Ibrahim, yang berkedudukan di Mbojo Nae. Orang Ngali (Kae), Rasanggaro dan Dena (Bolo/Sila) dan Kala (Donggo) yang suntuknya menyundul langit, akhirnya bangkit melawan. 

Kita tahu pula, raja-raja Dompu bersikeras menolak kooperatif dengan Belanda hingga Manuru Kupang harus membayar dengan nyawanya sendiri. Baginya lebih baik mati daripada mengikuti kehendak Belanda.

Cover buku karangan Muslimin Hamzah. (ist/lakeynews.com)

Saya lihat sejumlah oknum bangsawan/bekas bangsawan Mbojo terjebak kesombongan ilutif dengan menganggap Mbojo itu sama dengan Bima, bahkan lebih agung dari Bima. Tidak! Itu keliru besar.

Mbojo hanya bagian dari Bima, bukan sebaliknya. Bahkan dibandingkan dengan Sape, Kore, Tambora (atau Sanghyang) menurut Nagarakrtagama yang menorehkannya abad ke-14, Mbojo itu bukan apa-apa, kecuali sebuah semesta baru, yang muncul belakangan jauh setelah Sape, Kore dan Sanghyang atau Gunung Tambora (bukan Gunung Sangiang di Wera) eksis, seperti yang diabadikan kitab Nagarakrtagama. Raba pun tidak masuk Mbojo, karena orang Raba jika ke Pasar Bima, ke Asi atau keluarganya di Sarae atau Kampung Sumbawa, kerap bilang, “lao di mbojo”. 

Satu hal lagi,  jika berani dan mengaggap Mbojo/Mbojo Nae/Rasanae itu unggul, kenapa Anda tidak menggunakan saja Kota Mbojo untuk nama administratif Kota Bima sekarang. Buang Bima-nya ambil Mbojo-nya. Jangan setengah-setengah. Nyatanya Anda ciut nyalinya. Itu tandanya, Mbojo ada dan hidup karena ada Bima. Tanpa Bima dia tidak berarti apa-apa, hanya sebuah kampung besar. 

Dengan posisi seperti itu bagaimana mungkin Mbojo menjadi sebuah nama suku dan dikukuhkan oleh Diknas sebagai sebuah nomenklatur suku?

Ada pun pembentukan quarted frasa kata adik saya Endo Ibra di FB seperti dou mbojo, sangaji mbojo, nggahi mbojo, dana mbojo dan lainnya, itu bukan rumus baku tapi kebiasaan belaka seperti orang menyebut nggahi/dou Kore, nggahi/dou Donggo, nggahi/dou Sambori, nggahi/dou Kolo, dou Sila, dou Kae, dou Wera dan lainnya.

Muslimin Hamzah. (ist/lakeynews.com)

Nah, ada pun frasa itu dipakai secara luas karena dikukuhkan dengan modus dominasi oleh priyayi Mbojo dalam waktu ratusan tahun kala daulah Kerajaan Bima masih bercokol di Tanah Bima, bukan Dana Mbojo. Frasa-frasa tersebut malah bernuansa rasis. 

Kalau pun ada yang menganggapnya baku sebutan nggahi mbojo untuk bahasa Bima, itu salah salah kaprah. Itu sekadar kebiasaan. Kalau kita menyebut nggahi Bima untuk bahasa Bima itu tidak salah. Seperti halnya bahasa Jawa untuk nggahi Jawa, bahasa Sunda/nggahi Sunda. 

Dari sekian inskripsi tentang Bima, tidak satupun yang menyebut Mbojo sebagai semesta utama di Bima. Baik Pararaton, Piagam Jawa, Nagarakrtagama tidak ada yang menisbatkan Mbojo, kecuali BO, yang tergolong naskah baru dan bukan naskah kuno karena ditulis di era modern, dan zaman kertas kala kolonial bercokol akhir abad ke-19.

Sejarawan Prof. Slamet Mulyana serta Prof. Agus Aris Munandar dari Universitas Indonesia juga hanya menyebut Bima di buku-bukunya. Para pakar seperti Michael Hichcock mempertegas kalau Bima dibagi dua; lowland yakni satu kawasan dataran rendah sempit yang kemudian menjadi Mbojo di timur teluk dan highland di luar itu. Hichcock sama sekali tidak menyebut Mbojo. Dia menyebut juga barat teluk sebagai Donggo. 

Begitu pun Heinrich Zollinger (1818-1859), cuma menyebut Bima bukan Mbojo ketika dia mengeluh soal sejarah Bima yang dia bilang ribet karena tidak sampai ke hal-hal yang benar tapi penuh dimensi magi. Dalam artikelnya “Verslag van eene reis naar Bima en Sumbawa”, cendekiawan berkebangsaan Swis namun bekerja pada Hindia Belanda ini hanya menyebut Bima dan tak mengenal Mbojo. Juga dokumen Zollinger tentang bahasa Bima dan aksara Bima sama sekali tidak menyebut Mbojo. Literatur-literatur Belanda umumnya menyebut Bima bukan Mbojo seperti buku Jonker “Bimaneesche Texten” dan selusin buku lain. Begitu pun Raffles dalam karyanya History of Java hanya menyebut Bima bukan Mbojo. Hj Maryam R. Salahuddin pun yang membahas soal aksara Bima bersama Syukri Abubakar juga tidak menyebut aksara Mbojo. 

Dennys Lombard di bukunya yang menjadi salah satu “Kitab Suci” bagi sejarawan modern juga tidak pernah menyebut Mbojo melainkan Bima. Lontara Gowa-Makassar juga tidak secuilpun menyebut Mbojo tapi Bima atau Gima.

Ratusan kajian linguistik bahasa Bima, juga tidak ada yang menyebut bahasa Mbojo. Satu diantaranya tesis Syamsuddin, “Kelompok Bahasa Bima-Sumba. Kajian Makna Penghormatan dan Solidaritas” (1996). Atau tesis Made Sri  Satyawati, “Pemarkah Diatesis Bahasa Bima” dan banyak lagi. Dalam studi linguistik komparatif ihwal kekerabatan bahasa, juga disebut bahasa Bima sebagai kerabat bahasa Lio, Sumba, Ende, dan lainnya. 

Jadi, salah kaprah. Penamaan Suku Mbojo ini  tidak memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Dulu, di era daulah raja-raja, nama keramat Mbojo Nae memang didesain sebagai alat propaganda raja untuk memarginalkan dan mendominasi kawasan di luar Mbojo Nae, seperti Kae, Bolo, Donggo,Sanggar, Sape, Wera. 

Mbojo Nae dalam buku baru saya yang segera terbit, “GAJAH MADA: PIMPIN EKSPEDISI PADOMPO, PROKLAMASIKAN BIMA”, para priyayi Mbojo Nae menganggap Mbojo itu Kota Dewa yang dihuni oleh warga kelas satu. Adapun di luar itu, mereka sebut pedalaman seperti Kae, Bolo, Donggo, Sanggar, Sape dan Wera berdasarkan pemahaman kaum orientalis kolonial Belanda mereka sebut Kota Duniawi yang dihuni oleh warga kelas dua.

Muslimin Hamzah. (ist/lakeynews.com)

Frasa, BO, hukum, kehendak dan norma-norma mereka produksi di Kota Dewa untuk didedakkan ke kepala manusia kelas dua. Mbojo bahkan dikira nama lain bahkan nama kuno Bima oleh orang Bima kebanyakan karena begitu masifnya penyebutan nama ini dalam BO maupun folklore seperti mpama/dongeng. Semua itu proyek politik priyayi/bangsawan Mbojo Nae. Tak heran kalau yang menjajah bangsa Bima selain kolonialisme Belanda juga feodalisme bangsawan. Karena pikiran saya dianggap bisa meruntuhkan tembok pemikiran feodal oknum bangsawan Mbojo Nae, saya cermati eks wangsa bangsawan Mbojo/Rasanae soal Mbojo dan Bima hampir semuanya kontra dengan status saya sebelumnya. 

Saya tak bergeming! Pendapat mereka tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semuanya memakai ilmu Cocokologi alias dicocok-cocokkan saja dengan apa yang mereka dengar dari orang lain. Pijakan ilmiahnya tidak ada, seperti ada kalangan dari Mbojo Nae yang menyebut jauh sebelum Gajah Mada atau Majapahit ke Bima, Kerajaan Bima sudah eksis dan kuat. Ini kata siapa? Ini taklebih dari mpama-mpemo karawo witi.

Lantas ada pula yang beranggapan kalau Bima itu mengalami transformasi sejak zaman naka sebagai Negeri Babuju, zaman kerajaan awal disebut Mbojo dan zaman kesultanan menjadi Bima. Ini ilusi, tidak ada dasarnya, validitasnya rendah karena mengada-ada dan sepenuhnya ngarang. 

Zaman naka itu tidak ada. Itu realitas gadungan/simulakra, sama dengan ncuhi, hasil ilusi pujangga Bo, seperti ditengarai pakar asal Belanda Cornelis Christiaan Berg (1934-1912) diperoleh dengan cara gaib dan mereka bukan berbicara tentang masa lalu tapi justru berfantasi tentang masa depan. Mereka menggunakan kekuatan sihir, jin-jin dan roh-roh orang dulu/nenek moyang yang dipanggil lewat jasa iblis untuk mengumpulkan informasi. Dus, soal naka dan ncuhi itu sesat dan penuh kurafat.  

Moral dari tulisan saya ini adalah untuk membela dan mempertahankan marwah Bima sebagai sebuah identitas suku-bangsa yang sangat otentik, genuine, historis bahkan agung. Nama itu punya makna filosofis yang kuat dan mendalam. Dus, bukan untuk memarjinalkan, mendiskreditkan apalagi membunuh Mbojo/Mbojo Nae/Rananae. 

Mbojo tetap bagian integral Bima sejak semesta ini terbentuk sebagai elemen Kerajaan Bima. Itu tidak bisa dinafikan. Bahkan dalam perkembangannya dia mengungguli kawasan lain berkat posisinya di pesisir yang memang lazimnya sangat dinamis seperti disitir oleh mendiang Dr Kuntowijoyo, sejarawan dari UGM. 

Nama Mbojo itu sendiri jika ditilik secara filosofis ternyata tidak memiliki arti dan makna yang jelas. Cuma BO menengarainya dengan mengacu pada panggung alam berjuluk “dana mababuju”, tempat raja-raja Bima dilantik dulu-kala. Lantas dikukuhkan oleh sejarawan tradisional dari Mbojo Nae lewat analisis yang aneh dan mengada-ada menjadi Mbojo. Perubahan kata babuju menjadi Mbojo itu asli ngarang, tipu-tipu, ilusi, mimpi di siang bolong, irasional serta absurd. Karenanya tidak ilmiah, tidak baku dan tanpa makna filosofis yang jelas dalam pandangan orang Bima. 

Analisis sejarawan tempo doeloe juga terbilang alay, artinya norak, kampungan dan berlebihan. Apa istimewanya “dana mababuju?” Tulisan ini juga bukan untuk mendikotomikan Mbojo dengan kawasan lain seperti Kae, Bolo, sape, Donggo, Wera, Sanggar, Tambora dan lainnya.

Justru lewat tulisan ini, saya mengingatkan para loyalis Mbojo Nae, Anda jangan korbankan nama historis Bima hanya arena ego Mbojo Nae/Ranasae. Dulu, memang harus kita akui Mbojo itu pusat karena di situlah raja bersemayam dan di situ pula berkumpulnya bangsawan selaku state apparatus negara Bima.

Itu dulu, tuan! Sekarang lupakan segala kelebihan tersebut. Lupakan pula privilese untuk wangsa bangsawan yang diberikan oleh kolonial Belanda di era kolonial. Episode itu sudah berakhir. Kedudukan Mbojo Nae dengan Kae, Bolo/Sila, Donggo, Tambora, Sape dan Wera sama saja.

Nyatanya yang juara dunia MTQ di Turki orang Rada (Sila/Bolo) Syamsuri Firdaus; yang ketua MK orang Rasabou (Sila/Bolo) Anwar Usman;  yang Kejati NTB Arif SH, MH, orang kananga (Bolo/Sila); yang  Gubernur NTB pertama dari sipil setelah era Orde Baru sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta pertama dari NTB itu Harun Al Rasyid itu orang Rato (Sila/Bolo); yang rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Dr H Arsyad Gani dari Kampo Sigi-Rato (Sila/Bolo); yang Walikota Jakarta Barat H Burhanuddin era Gubernur Ahok, orang Rato (Sila/Bolo).

Dus, Anda mengedepankan Mbojo Nae sama dengan membunuh Bima sebagai sumber rasa bangga, sumber inspirasi sekaligus ikon suku kita yang punya makna transeden, punya filosofi mendalam, bernilai historis tinggi, dinukil oleh naskah-naskah bermutu tinggi seperti Nagarakrtagama dan Pararaton.

Dengan mengedepankan Mbojo, Anda pun ikut membunuh elemen pembentuk Bima yang lain yakni Kae, Bolo, Wera, Sape, Donggo dan Tambora. Dan Anda membunuh dirimu sendiri karena berarti mau mengkudeta induk semangmu yang bernama Bima. 

***

2 Comments

  1. Cakep dan membuat saya trenyuh, semoga ibu pertiwiku menjadi nyata bukan khayali…

  2. Baru nyadar juga krn selama ini menganggap Mbojo itu adalah Bima.
    Memang kalau dari Sila kita bilang “lao ipa Mbojo”. Kalau dari Kae bilang “lao ari Mbojo”.
    Kalau dari Dompu bilang “lao ese Mbojo”, kalau hanya sampai Sila bilangnya “lao ese Sila” bulan Mbojo.
    Mantab om tulisannya (y)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *