Oleh : Ikhwanuddin*

 "Gelar 'pahlawan tanpa tanda jasa' tentu bukan istilah yang asing lagi di telinga publik. Peran besar seorang guru dalam mencerdaskan anak-anak bangsa telah tertanam di benak setiap warga sejak di bangku pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan. Tapi bagaimana nasib mereka sebenarnya? Faktanya, tak semua guru dapat bekerja tenang dengan tingkat kesejahteraan yang terbatas. Apalagi dengan hanya mengandalkan status sebagai pegawai honorer, seperti yang dialami oleh para guru Bantu yang ada di Kota Bima.

            Para founding fathers negeri ini pun (Tempo Duloe) sebagian besar adalah guru atau setidaknya mengawali kariernya sebagai guru. Sukarno, Presiden pertama RI, pernah menjadi guru semasa pengasingannya di Bengkulan (sekarang Bengkulu). Begitu pula dengan Mohammad Natsir, Perdana Menteri Indonesia pada masa peralihan, adalah guru dan perintis berdirinya sebuah sekolah di Bandung. Soedirman dan A.H. Nasution adalah jenderal-jenderal yang pernah pula menjadi guru. Soedirman adalah guru dan kepala salah satu HIS di Cilacap, sedangkan A.H. Nasution pernah menjadi guru di Bengkulu dan kepala sekolah di Muara Dua, Palembang Hulu. Tidak dapat disangkal pula di antara tokoh-tokoh itu masih ada RM Soewardi Soerjaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan, seorang guru yang kiai.

            Ironisnya, jika di masa lalu seorang guru bisa berpenghasilan 40 gulden sebulan, sementara sekarang guru yang mengharap kenaikan gaji atau tunjangan harus berdemo rame-rame ke gedung DPR, mogok mengajar, atau lebih parah lagi harus ngojek atau jadi tukang batu di sela-sela waktu luangnya. Sebuah surat kabar beberapa waktu lalu bahkan secara jelas memberitakan 70 persen pendidik swasta bergaji di bawah UMR.

Lembaga Studi Kajian & Analisis Anggaran (LaSKAR) `BABUJU';

RAPDBD KAB. BIMA 2010 TIDAK BERPIHAK PADA RAKYAT

RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kab Bima untuk tahun Anggaran 2010 yang telah dibahas pada sidang Paripurna DPRD Kab Bima pada tanggal 16 Desember 2009 sangat tidak berpihak pada rakyat. Hal ini dapat dilihat dari rencana alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2010.

Belanja daerah terdiri dari dua bagian seperti tersebutkan diatas, yaitu Belanja Aparatur (Belanja Tidak Langsung) dan Belanja Pelayanan Publik (Belanja Langsung). Bagian Belanja Aparatur terbagi kelompok belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional & Pemeliharaan dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Pelayanan Publik, terbagi atas tiga kelompok seperti Belanja Aparatur, Belanja Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil serta Belanja Tidak Disangka (belanja tak terduga).

Belanja langsung adalah belanja yang eksistensinya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan, atau bukan merupakan sebuah konsekuensi dari adanya suatu program kegiatan.  Belanja ini merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (Common Cost) untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan unit kerja, serta digunakan secara periodik (umumnya Bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan. Karakteristik dari Belanja Langsung adalah input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. tentunya hal ini untuk kesejahteraan rakyat, karena tuntutan Belanja Langsung adalah belanja yang segala kosekuensinya mempengaruhi langsung untuk kesejahteraan rakyat. (Dokument Hasil Temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan Kab Bima; 2007)

"Barometer PILKADA Bima 2010"

Oleh : Rangga*

Enam bulan yang akan datang, Kabupaten Bima bersama Enam Kabupaten dan Kota lainnya di NTB akan bersama-sama melakukan perhelatan akbar demokrasi local, Pilkada (Pemilihan Langsung Kepala Daerah). Kab Bima adalah salah satu dari 240 daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2010 ini. Tentunya, keikut sertaan kandidat dalam kancah pertarungan politik khususnya dalam Pilkada Kab Bima sudah mulai hangat. Wacana dan isu perubahan mulai merambah ditengah masyarakat. Pertarungan identitas dan latarbelakang keluarga menambah semangat demokrasi local Bima akhir-akhir ini. Karakter politik mulai dinampakkan dalam wajah pertarungan demokrasi Bima. Tentunya sudah lebih baik dari perhelatan politik sebelum-sebelumnya.

Dunia politik realitasnya akan selalu lekat dalam dimensi kehidupan manusia. Perwujudannya akan selalu bisa ditemui dalam skala yang besar hingga skala yang terkecil. Tentu dengan tingkat variasi kajian yang berbeda antara satu dimensi dengan dimensi lain. Dalam beberapa minggu terakhir ini tentu kita sudah bisa  rasakan begitu kuatnya resonansi politik yang hadir menuju perhelatan akbar Pilkada Kab Bima 2010.  Partai-partai politik nampak sudah mulai sibuk mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. Lebih-lebih langkah-langkah strategis para kandidat yang sudah menyatakan diri untuk tampil (Deklarasi) pada kancah politik yang akan datang.

Keadaan sosial ekonomi bangsa yang belum  begitu banyak beranjak dari keterpurukannya nampaknya masih akan menjadi "barang dagangan" yang cukup menarik untuk ditawarkan. Disamping masih banyaknya potensi tema kedaerahan yang lain yang masih cukup menarik untuk diperdagangkan kepada khalayak umum. Tak ketinggalan juga sebentuk kesadaran lokalitas yang semakin meng-kolektif. Tak terkecuali terhadap wacana kepemudaan yang kian mencuat kuat di internal para elit politik di Dana Mbojo ini. Cepat atau lambat pasti akan muncul tarikan-tarikan yang cukup kuat antar partai politik untuk menggiring generasi muda kedalam wadah politik yang bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan mereka saat itu maupun dalam akses jangka panjang. Tentu tujuan-tujuan itu akan lebih banyak bersifat praksis ketimbang sesuatu yang lebih ideologis, meski tidak semua akan menunjukan perwajahan yang sama setiap saat.